Pada setiap peradaban & masyarakat di dunia, tdk terkecuali tamadun dan rumpun bahari, segera atau lena pasti mengalami dinamika atau perkembangan. Gerak tersebut meliputi wujud-wujud teknologi dan benda/karya, perilaku serta kelembagaan, sistem-sistem budaya kognitif/mental, etos/sikap tingkah laku. Menjadi fakta pula kalau biasanya dalam dinamika ada tradisi bertahan (continuety), siap elemen-elemen dan tatanan prinsip (struktur elementer) bertahan, yang dalam besar hal malahan ditopang oleh atau menyekang proses dorongan itu sendiri. Proses semangat dan bertahannya tradisi akan mempengaruhi situasi dan kondisi sosial ekonomi serta komunitas sumberdaya dunia dimanfaatkannya.

Dalam masyarakat silam, termasuk di Indonesia, sudah tumbuh berbagai sektor dan subsektor per ekonomian kebaharian segar yang memunculkan segmen-segmen ataupun kategori-kategori sosial seperti petambang, pekerja usaha, pengelola dan karyawan wisata, marinir, akademisi/peneliti, birokrat, serta lain-lain. Berkembang kembangnya sektor-sektor ekonomi & jasa pada segmen-segmen masyarakat bahari tersebut memerlukan & diikuti beserta perkembangan dan perubahan-perubahan kelembagaannya menjadi pelindung dan regulasinya. Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi trendi dan berkembangnya sektor-sektor per ekonomian kebaharian lelet, terutama perikanan dan pelayaran, tampak di dalam perkembangan dan perubahan-perubahan teknologi, perubahan struktural, dan sistem-sistem budaya kebaharian (pengetahuan, rasa, kepercayaan, nilai, norma/aturan). Visi tentang petunjuk dinamika supel budaya bahari berikut menggunakan kasus desa-desa Nelayan Bugis, Bajo & Makasar dalam Sulawesi Selatan (sumber data/informasi diperoleh mulai berbagai dampak penelitian lapangan).

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan sastra ini adalah:

1. Untuk memenuhi satu diantara tugas kesayangan kuliah Pengertian Sosial Budaya Maritim.

2. Untuk menafsirkan keadaan semangat sosial pikiran maritim pada Indonesia.

3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dorongan sosial pikiran maritim.

4. Untuk menegtahui cara-cara bagi meningkatkan poin sosial pikiran maritim di Indonesia.

C. Manfaat

Dengan perantara penyusunan sastra ini diharapakan:

1. Dapat menjadi refrensi terkait perkara dinamika toleran budaya bahari.

2. Bisa lebih mahir keadaan gerak sosail pranata maritim.

PERIHAL II

PERKATAAN

A. Motorisasi Perahu/kapal Nelayan

Seperti halnya dalam berbagai provinsi nelayan pada kawasan timur Indonesia lainnya, motorisasi perahu dan bahtera penangkapan ikan di desa-desa nelayan Sulawesi Selatan trendi mulai dalam tahun-tahun 1970-an. Mula-mula hanya beberapa orang nelayan berstatus ponggawa (pengusaha serta pemilik ala-ala produksi) siap mengkredit motor dari pengusaha besar pada kota Makasar (Bos di dalam istilah lokal). Introduksi perbaikan motor di desa-desa nelayan melalui Institusi Perikanan, namun pengusaha/ penjual besar yang berkedudukan pada kota, khususnya Makassar, yang memegang andil penting mengantarkan dan mensosialisasikan sekaligus menjajakan inovasi motor kepada lepek nelayan melalui para ponggawa dari desa-desa pantai dan pulau-pulau pada Sulawesi Selatan dengan aturan kredit konvensional. Menurut informasi, bahwa dalam mulanya segala unit motor yang merembes ke desa-desa nelayan hanya berukuran 4, 5-10 pk. Motor-motor mungil dipasang dalam luar perahu (outboard motor). Di tahun 1980-an diperkirakan sudah terselip separuh dr perahu-perahu nelayan yang ada telah dilengkapi dengan motor dalam (inboard motor) kuat 10-30 pk. Di tahun-tahun 1990-an sebagian terbesar bahtera nelayan sudah menggunakan motor berkekuatan minimal 20 pk. Perahu-perahu nelayan yang mengoperasikan gae/rengge dan bagang (pukat apung besar) bahkan hitung panjang menggunakan 2 mesin bertenaga 100-130 pk. Tinggal nelayan pancing dan jaring remeh yang beroperasi di perairan pantai yang sebagian besar masih menggunakan motor mungil berukuran 5-10 pk beserta perahu-perahu yuwana. Motor sebagai tenaga praktisi menggantikan unsur layar siap dipasang pada semua jenis/tipe perahu tradisional mulai dari utama kecil cukup pada perahu besar dan tipe bodi/kapal.

Sejak pertamakali motor diadopsi sampai sekarang belum ada nostalgia diperoleh dari masyarakat nelayan akan memilikinya sikap penolakan terhadap pembaruan tersebut. Segenap nelayan se motor, walaupun ternyata hanya sebagian antara lain mempunyai sistem pada kepemilikan inovasi itu. Boleh disebut bahwa punya perahu motor sekecil apa pun merupakan niat setiap nelayan.

B. Kemajuan Usaha serta Teknologi Perikanan Laut

Sebab motor seorang diri adalah salah satu komponen modal vital yang membutuhkan biaya operasioanl berdasar pada terus-menerus, maka ini pantas difungsikan secara penggunaan perabot tangkap subur. Di Sulawesi Selatan, diantara sekian tidak sedikit alat tangkap tradisional yang masih diterapkan nelayan, terdapat beberapa antara lain lebih bergabungan dengan motor seperti rajut gae (Bugis) atau rengge (Makasar), jala/panjak (payang), bagang, pancing sunu (p. kerapu), pancing tongkol, bubu, kompresor (sarana selam), dan lain-lain. Trawl (pukat harimau) tergolong alat terima baru & modern yang kemudian dilarang dan kadang tidak relasi disukai oleh nelayan lepek bawah sebab merugikan mereka, merusak sumberdaya dan ekologi. Alat-alat tiru tradisional itu di untuk kemudian sebagai lebih menguntungkan berkat dioperasikan dengan perahu-perahu motor. Dapat dikatakan bahwa adopsi perbaikan motor siap memberikan tumpuan kepada penjelasan dan kontinyuitas teknologi tiru tradisional tersebut, jadi bukannya memusnahkannya.

1. Gae

Gae atau rengge adalah macam pukat tertinggi dan menguntungkan dalam perikanan laut pada Sulawesi Daksina sampai sekarang ini. Berdasarkan tanda nelayan Makasar dari Galesong (Takalar), jika gae trendi muncul serta mulai diterapkan di tutup tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an pada ukuran kian kecil daripada yang hari ini. Gae dari segi keterangan merupakan modifikasi mulai gae tawang (sejenis jala kecil) kalau bukan impak modifikasi mulai panjak/jala lompo (payang). Suara pengembangan pukat tradisional yang ada menjadi jala raksasa sudah tentu muncul atas teradopsinya perabot dari variasi jenis merk dan tolok ukur kekuatan.

Sebab untuk menyibukkan bodi bertenaga puluhan ton dengan kecepatan lebih semampai ke lingkungan perikanan dalam yang jauh dari rantau serta mengangkat jaring atas air, maka mutlak diperlukan beberapa buah mesin kuat tinggi. Terdapat gejala kalau gae/rengge bakal menjadi kausa perkembangan mekanisasi armada perikanan laut di Indonesia divisi timur dalam masa lusa. Akhir-akhir ini, investasi usaha gae/rengge telah mencecah 180-250 juta rupiah. Dalam beberapa tanah air nelayan Sulawesi Selatan, sempang alain sebagaimana Desa Tamalate, Desa Engbatu-batu, Desa Tammasaju (Kab. Takalar), Jennepnto, Bantaeng, dan Kelurahan Kassi Kajang (Bulukumba), perikanan gae sah telah menumbuhkan kesejahteraan nelayan pemilik dan keluarga-keluarga tuan (nakoda), apalagi sebagian gede dari pencedok dapat menyebarkan usahanya dan menambah sejumlah unit uasaha gae baru. Di desa-desa nelayan rantau berdasarkan pengamatan, keluarga-keluarga nelayan pemilik gae inilah yang paling makmur di antara semua kategori suku nelayan.

2. Bagang

Alat tangkap ini adalah sejenis alat terima tradisional nelayan Bugis yang sejak tahun 1970-an telah mendapati perkembangan teknis secara pesat seiring beserta adopsi pembangunan motor pada Sulawesi Daksina. Bentuk amat kompleks dari teknik berikut ialah bagang rambo (bagang raksasa) yang telah digunakan oleh nelayan Palopo dan Malili (Luwu), nelayan Lappa (Sinjai) dan nelayan Barru. Segi inti bagang rambo terdiri dari sampan bagang 1 buah (panjang 8-9 m, lebar 2-2, 5 m), 1 buah perahu kuntet untuk merangkul sawi (10-15 orang) dan hasil tangkapan, rangka pondok/tenda (dari bambu atau balok-balok kayu yang dipasang pada atas perahu), net patut (dari: Bugis) luas 30x30 m, perangkat 2 buah (masing-masing berfungsi sarana praktisi dan pembangkit tenaga listrik untuk penerangan) yang segalanya berkekuatan 100-140 pk, serta bola lampu (merk phillips) sebanyak 40-60 buah (100-200 watt masing-masing). Demikianlah bagang rambo yang dioperasikan pada segara dekat pantai pada waktu tahir tampak mulai luar seperti pondok/tenda raksasa, dan di waktu malam tampak terang gemerlap beserta lampu-lampu terpatok sekeliling rajah bagang. Luas investasi dalam satu bagian usaha bagang rambo puspa-warna dari 250-300 juta rupiah.

3. Usaha pancing tongkol

Salah satu jenis usaha perikanan laut di dalam di Sulawesi Selatan yang mengalami kemajuan cukup ekspres berkat pembaruan motor & fasilitas pengawetan tangkapan ialah usaha tongkol yang sekitar terbesar dikelola oleh nelayan dari desa-desa pantai di dalam kabupaten-kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, serta lain-lain.

Pra motorisasi legiun penangkapan ikan, jumlah nelayan tongkol masih kurang dan mereka pada umumnya hanya main dalam batas-batas wilayah sungai Sulawesi Selatan. Daya kait perahu-perahu layar yang rendah dan belum tersedianya perlengkapan pengawetan bagi ikan gres merupakan unsur utama tdk berkembangnya aksi perikanan laut dalam pra mekanisasi perahu-perahu penangkapan ikan tersebut.

Beserta adopsi inovasi motor & sarana konservasi ikan, dipastikan jumlah jenis2 usaha serta nelayan yang terlibat di dalamnya meningkat pesat. Kemudian nelayan tidak lagi hanya main dalam batas-batas perairan Sulawesi Selatan saja, melainkan telah memperluas daerah penangkapannya datang ke NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, & bahkan kelompok-kelompok nelayan atas Sinjai Timur yang hanya terdiri dr 3-5 manusia per kayak telah mendatangi peraiarn pantai Cilacap (Jawa Tengah) mulai tahun 1998.

Perkembangan usaha tongkol di Sulawesi Selatan dapat dibandingkan pada yang berlangsung di kawasan timur Indonesia lainnya laksana Sulawesi Utara, Buton, Ternate, Biak, & lain-lain. Kenyataan perkembangan bisnis perikanan tongkol dan rusak yang menggunakan ikan-ikan afiat berkualitas menjulang dapat dipahami sebagai kemampuan nelayan menyahut permintaan pasar ekspor serta terlibat dalam jaringan rekan ekspor wilayah, khususnya Asia Tenggara.

4. Usaha lobster dan ikan hidup

Dimungkinkan oleh prinsip dan meningkatnya permintaan ikan hidup macam sunu, kerapu, langkoe/napoleon(dalam perumpamaan Indonesia, sunu termasuk kerapu juga) di pasar ekspor (Singapura dan Hongkong) terutama mulai awal tempo 1990-an, oleh sebab itu sebagian besar nelayan daratan dalam daerah karang Kepulauan Spermonde (Selat Makasar), Daratan Sembilan (Teluk Bone), lokasi Takabonerate (Selayar) di Sulawesi Selatan berpindah dari menarik berbagai spesis hasil samudra ke tenggang lobster & ikan kehidupan di lokasi karang (taka dalam peristilahan Bugis & Makassar). Membaiknya kondisi harga dan relatif kecilnya pendanaan dalam bisnis ikan hidup yang menjanjikan tersebut, ialah bervariasi daripada 5-15 juta rupiah per/unit usaha (mencakup komponen-komponen bahtera kecil, motor kecil, kail atau bubu), mendorong para nelayan yang sebelumnya giat dalam kelompok-kelompok besar pada status setaraf sawi (anak buah) lalu pecah di dalam kelompok-kelompok kecil yang berarti tercipta peningkatan peringkat unit jual beli baru. Terlebih sebagian luas nelayan berani menanggung risiko untuk jadi pemilik dan aktif mengacu pada peroragan.

Meningkatnya jumlah nelayan pengguna pancing kedo-kedo serta bubu (teknik tangkap ikan hidup) serta sarana terbenam modern yang dilengkapi secara kompresor (mesin udara) terbuka memerlukan perahu-perahu motor. Itulah sebabnya waktu 1990-an yakni periode masuknya ribuan motor kecil (5-10 pk) ke desa-desa nelayan, terutama di desa-desa penggarap sumberdaya daerah karang dalam Sulawesi Selatan.

5. Kompresor

Kompresor merupakan kompnen terpenting dari perangkat sarana terbenam selam segar. Adopsi kompresor atau jentera pompa udara ini dihubungkan dengan usaha-usaha teripang, t cabut (penangkapan ikan hidup), usaha hiu, serta kegiatan-kegiatan sumbang seperti pemboman dan pembiusan ikan. Pra kompresor diadopsi sejak pertengahan tahun 1980-an, para penyelam (sebagian raksasa dari Pulau Sembilan) menggunakan tabung/tangki gas yang dianggap bisa berbahaya bagi kesehatan nelayan. Tabung gas mengirim teknik menghunjam tradisional yang alamiah dengan menggunakan lengkuk (alat tusuk) untuk mengambil teripang, yang masih penuh dipraktikkan hingga tahun 1970-an. Baik secara kompresor maupun tabung, dua-duanya memerlukan perahu-perahu motor ukuran sedang terbang untuk penerapannya secara teperinci dan akurat. Dengan bertambah jauhnya lokasi-lokasi pencarian teripang (termasuk kerang-kerangan) --- dari pertengahan tempo 1980-an, nelayan penyelam dari Sulawesi Daksina telah cukup ke Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Maluku, Biak (Irja), Sulawesi Sentral, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sibolga, Nias dan Mentawai (Sumatra) --- maka nelayan teripang Sulawesi Selatan, khususnya yang dr Pulau-pulau Sembilan, Barranglompo, merasakan mutlak merindukan perahu-perahu motor besar dilengkapi secara kompresor. Demikian halnya bagi pengusaha ikan hidup dan para pengusaha ikan segar yang menempuh kegiatan liar seperti pemboman di laut.

Wawasan sosial Disebabkan penanaman modal untuk pemilikan satu segmen kompresor cukup besar, adalah 25-30 juta rupiah, oleh sebab itu kepemilikan perlengkapan selam ini terbatas lawan sebagian nelayan/pengusaha mampu selalu.

C. Gerak Struktural

Di Sulawesi Selatan, tempat kediaman dan cerita komunitas-komunitas nelayan Bugis, Bajo dan Makasar di berbagai tempat dalam Nusantara ini, dikenal keluarga kerjasama nelaya yang biasa dengan peristilahan Po(u)nggawa-Sawi (P-Sawi), yang pendapat keterangan atas setiap tanah air telah tersedia dan bersikeras sejalk ratusan tahun silam. Meskipun famili P-Sawi juga digunakan dalam kegiatan perkebunan, perdagangan dalam darat serta pengelolaan tambak, namun grup ini lebih eksis dan menyolok peranannya dalam aksi pelayaran serta perikanan orang bawahan Bugis, Makasar, dan Bajo di Sulawesi Selatan serta tempat-tempat yang lain di Nusantara.

Struktur inti/elementer dari group organisasi berikut ialah P. laut ataupun Juragan dan Sawi. P. Laut berkedudukan pemimpin pelayaran dan kesibukan produksi dan sebagai pencedok alat-alat penerapan. Para P. Laut memiliki pengetahuan nautikal, pengetahuan serta ketrampilan manajerial, sementara para sawi hanya memiliki pesiaran kelautan serta ketrampilan kerja/produksi semata.

Suatu perubahan struktural yang menandakan terjadi tatkala suatu jual beli perikanan menanggung perkembangan jumlah unit kayak dan radas produksi yang dikuasai oleh seorang P. Laut/Juragan tadinya sebagai kelanjutan dari akibat kapitalisme. Untuk pengembangan serta eksistensi bisnis, maka P. Laut/Juragan tidak lagi tiru memimpin pelayaran dan mode produksi dalam laut, padahal tetap tinggal di darat/pulau untuk mengoperasikan perolehan subsidi modal dari pihak lain, mengurus biaya-biaya anggota yang beroperasi pada laut, mendirikan jaringan pemasaran, dan lain-lain. Di sinilah pada awalnya muncul satu status segar pada struktur tertinggi dalam kelompok pikulan nelayan yang disebut P. Darat/P. Pulau. Untuk unggul pelayaran dan aktivitas kreasi di samudra, P. Daratan merekrut juragan-juragan baru bagi menggantikan posisinya dalam menyelenggarakan unit-unit tenggang yang selagi berkembang dan meningkat jumlahnya. Para P. Laut/Juragan di dalam proses dinamika ini sekitar masih berstatus pemilik, sebagain lainnya hanyalah berstatus pemimpin operasi kelompok nelayan. Para juragan yang direkrut dari sawi-sawi berbakat/potensial dikenal pun dengan peristilahan P. Caddi, sedangkan P. Darat disebut P. Lompo.

Pola relasi (struktur sosial) yang mengingat hubungan dalam kelompok P. Sawi indah dalam wujudnya yang elementer (P. Laut/Juragan-Sawi) maupun susunan lebih tinggi (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) ialah relasi patron-client. Relasi patron-client merancang dari atas bersifat memberikan servis per ekonomian, perlindungan, pendidikan informal, tetapi dari dasar mengandung sesuatu moral & sikap disiplin dan loyalitas, kerja rusuh, disiplin, watak, loyalitas, peranan, pengakuan, serta lain-lain (dapat dipahami setaraf modal sosial).

Gejala reformasi sruktural paling menyolok & terasa tatkala berlangsung mengadopsi inovasi teknologi perikanan paling utama motor/mesin, peningkatan volume kayak, beberapa jenis alat terima baru skala besar, sarana pengawetan modern (penggunaan es balok). Bagi merespons difusi inovasi teknologi eksploitasi serta sarana praktisi tersebut, para P. Darat/P. Lompo/pengusaha lokal yang ada kemampuan dana awal terbatas terpaksa mengusahakan sesi besar dr modalnya ke pihak-pihak unik, yaitu pengusaha besar pada kota-kota gede, teurutama Makassar, dengan organisasi kredit. Telah menjadi motif umum dalam masyarakat nelayan tradisional jika dari mana diperoleh santunan modal, di situ pun dipasarkan tangkapan. Pola tersebut sekaligus telah menjadi tata krama pemasaran yang mengakar. Jalan seperti inilah memungkinkan para pengusaha modal dari pendatang secara berangsur-angsur mengambil alih sebagian besar status dan peranan vital para pengusaha lokal, yang lemah dalam sisi modal. Mula-mula mereka menyodorkan hasil meringkus dijual terhadap mereka, dan kemudian banyak menentukan spesis-spesis tangkapan nelayan dan tingkat harga, dan jika ketentuan-ketentua kurang dipenuhi maka subsidi (dalam susunan perahu serta mesin) ditarik kembali dari nelayan dan para ponggawa-nya.

Dalam regenerasi struktural serupa ini, para pengusaha modal gede di Makasar dapat diposisikan pada strata paling bagi yang dikenal dengan peristilahan Bos, P. Pulau/P. Tanah sebagai peminjam pada prestise tengah (peranannya menyerupai makelar), sementara para P. Laut/Juragang dan Sawi (nelayan) sederajat penyewa atau penyicil alat-alat produksi semata dari Bos melalui P. Darat/P. Pulau/P. Lompo. Sangkutan dan penguasaan Bos di dalam hirarkis tahap hubungan kerjasama nelayan, menyulut hubungan patron-client di antara P. Lompo/P. Bumi dengan nelayan sebagian beralih menjadi relasi eksploitatif, fana hubungan terpercaya cenderung dibangun dan dimantapkan antara para P. Darat dan Bos. Tinggal P. Laut dengan Sawi-nya relatif masih mempertahankan hubungan harmonis yang terbangun sejak usang.

Perlakuan para P. Darat/P. Lompo yang seringkali mubazir bagi P. Laut/Juragan, yang menyebabkan mereka sulit menjulang penapatan & bergeser bertambah ke wibawa pemilik perabot produksi/pengusaha, menyandung sebagian P. Laut/P. Caddi/Juragan mencoba menguji cara berisiko, yaitu meminjam modal langsung kepada Pejabat di Makasar. Hingga hari ini, tidak lumayan Juragan telah mencapai idamannya dengan trik seperti ini, yakni menjadi nelayan pemilik/pengusaha. Sekalipun, mereka gemar membangun pertandingan dengan & mempersempit tertahan usaha para P. Darat/P. Lompo yang sudah kokoh sejak lambat. Demikianlah tercipta suatu kerangka kerjasama baru antara Pejabat dengan P. Laut/Juragan yang secara langsung memimpin kelompok-kelompok nelayan yang jumlahnya imut di samudra.

Sebetulnya, mulai awal tahun 1990-an sudah ada opsi sumber utang biaya operasional dan dana hidup rombongan nelayan ufuk dan darat, yaitu para pengusaha kios yang mempromosikan berbagai kebutuhan pokok & bahan penyusunan alat-alat pengertian ikan. Sebagian di antara pengusaha kios itu adalah titisan P. Darat juga.

Pada adopsi pembangunan teknologi membekuk dan perahu/kapal menjadi sisi terjadinya reparasi aturan bagi hasil yang eksploitatif. Fenomena baru yang ada tidak dapat dihindari sederajat dampak daripada pergeseran organisasi ekonomi subsisten ke komposisi ekonomi kapitalisme. Personifikasi sel produksi modern (perahu, mesin, pukat/jaring, kompresor dan lain-lain yang dikembangkan dengan pendanaan modal besar) dalam sistem bagi dampak, karena peranannya dianggap kian vital daripada peranan setiap anggota/anak buah, maka bagian-bagian hasil diperuntukkan bagi komponen alat kreasi ini tumbuh pesat. Sebaliknya, catu bagian bagi anak buah justru cenderung rontok. Bagian-bagian komponen-komponen alat penerapan tentu saja perosok ke tangan seorang pencedok. Diasumsikan bahwa perubahan struktural ini amat mempengaruhi meluasnya gejala kesusahan di desa-desa nelayan sampai sekarang yang ada.

D. Pengembangan Budaya Kuno

Untuk sekadar menyegarkan pemahaman, sekali juga diungkapkan jika kebudayaan tidak lain dr dunia kehidupan manusia hal itu sendiri. Peradaban atau wilayah kehidupan pribadi tersebut sekurang-kurangnya meliputi tujuh unsur biasa (cultural universal), yakni pesiaran (cognitive/ideational/mental material), bahasa, sistem sosial, perekonomian, teknologi, keindahan, religi serta kepercayaan. Di setiap unsur kebudayaan terdiri atas tiga tolok ukur wujud/rupa, yaitu sistem pikiran (gagasan, wawasan, nilai, tradisionalisme, norma, serebral, perasaan, petunjuk, dan lain-lain), sistem supel (tindakan dan kehidupan kolektif), dan sistem alat peralatan/teknologi. Sudah dijelaskan pula bahwa sistem budaya (terkristalisasi sebagai sistem peringkat budaya) yaitu pedoman/acuan (preference/dominant) bagi sistem sosial & sistem instrumen peralatan, meskipun sistem perlengkapan peralatan serta sistem supel menjadi prasyarat/penentu (determinant) terhadap sistem pranata. Adapun bentuk sosial sendiri merupakan pelindung bagi pengamalan sistem sistem budaya & penerapan komposisi alat peralatan/teknologi.

Oleh karena bentuk nilai tradisi merupakan pedoman/acuan bagi komposisi sosial (berkehidupan bersama) serta sistem teknologi (rekayasa & penggunaan alat peralatan), jadi dalam rajah pengembangan atau pembangunan tamadun bahari ke depan pasti tepatnya dimulai dari bentuk nilai akal budi bahari itu sendiri. Pada terbangunnya organisasi nilai budaya bahari yang ideal serta pragmatis, oleh karena itu pembangunan ukuran kehidupan bersahabat dan teknologinya akan terarahkan dan terpadu dengan cantik dalam suasana kristalisasi sistem dan moral budaya antik yang mengakar dan rekayasa baru sosok atau kelompok potensial dari segmen-segmen rumpun pemangku keperluan (stakeholders). Dikategorikan dalam segmen-segmen stakeholders yang kreatif-inovatif dalam merekayasa unsur-unsur budaya silam baru yang ideal, pragmatis, dan aplikatif ialah padang akademisi, ulung dan pemerhati lingkungan, praktisi pembangunan, tokoh agama, LSM, dan sebagainya.

Dr gambaran serta ilustrasi unsur-unsur budaya nelayan dan pelayar disajian sebelumnya, dapat diramu dan diseleksi berbagai dasar nilai pikiran bahari yang dianggap terpendam untuk direvitalisasi dan dikembangkan ke menempel sebagai mintakat bagi pembangunan budaya silam di Nusantara pada segala unsur atau aspeknya. Unsur-unsur nilai serta norma pikiran positif yang mengakar dalam berbagai famili nelayan & pelayar mulai berbagai suku bangsa (ethnic groups) diantaranya di bawah ini:

• Komunalisme

• Arif komunitas

• Religius

• Berkehidupan bersama/kolektivitas

• Egalitarian

• Rukun dan setia kawan dalam kelompoknya

• Saling menanggapi

• Patuh/taat norma

• Bertanggung jawab

• Disiplin

• Kreatif-inovatif

• Teguh pendirian

• Kepetualangan

• Berani menanggung efek

• Plastis dan bersaing

• Berwawasan kelautan dan kepulauan

• Multikulturalis

• Nasionalis

• Berpandangan dunia/keterbukaan

Tentang nilai-nilai budaya kuno tersebut, gak diasumsikan dianut dan diaplikasikan oleh kelompok atau peguyuban masyarakat nelayan pada biasanya dan berlaku pada segala periode saat atau perihal. Sebaliknya, keberadaan sebagian gede unsur peringkat budaya antik tersebut berwatak kontekstual. Contohnya, keberanian & kepetualangan, kesesakan organisasi kerjasama, etos per-ekonomian yang tinggi, wawasan maritim, multikulturalisme, nasionalisme, dan tingkah laku keterbukaan, banyak dimiliki nelayan dan pelayar Bugis serta Makassar beserta kelembagaan P-Sawi; sikap hemat/efisien dalam pemanfaatan uang dimiliki kebanyakan dimiliki komunitas nelayan Dufadupa (Ternate) dengan kelembagaan arisan, menyimpan, ke-Dibodibo-an; sikap tolong-menolong antaranggota kelompok nelayan dari unit-unit usaha yang berbeda dimiliki komunitas nelayan Bonebone (Baubau --Buton) dengan kelembagaan rektur Kuli Jaring; sikap kebersamaan dengan dan melestarikan lingkungan ekosistem serta sumberdaya perikanan laut, serta pemanfaatan hasil-hasil secara bersama dan selayaknya dimiliki oleh komunitas nelayan Maluku, Irian, dan Aceh dengan kelembagaan lokal Sasi, Tyatiki, serta Panglima Laut); dan lain-lain.

Sistem perhitungan budaya, kelakuan kolektivitas, dan perilaku pikiran kebaharian ini tumbuh berlipat sebagai reproduksi dari kemahiran berinteraksi secara laut, pekerjaan berat & rumit, gertakan bahaya & ketidakmenentuan, komunitas sosial budaya masyarakat pengguna sumberdaya dan jasa samudra yang lain, permerintahan sebuah negara, pasar, dan sebagainya. Nilai-nilai pranata yang mendalam dalam rumpun bahari ini perlu diimput dengan rekayasa nilai-nilai integratif, asimilatif, futuralistik, dan supel (input values) yang tersembunyi dalam wawasan Universitas Hasanuddin (“Unhas setaraf pusat pengembangan budaya bahari”) yang bakal menjelmakan nilai-nilai budaya bahri yang holistik, interkonektif, & mandiri (output values) bagi menjadi teladan sekaligus tujuan pengembangan akal budi bahari pada masa kepil.

E. Kesulitan Sosial - Ekonomi Warga Bahari

1. Eksploitasi Sumber Daya Samudra

Kelangkaan sumberdaya memang udah menjadi tema global, ketika sumberdaya ikan dunia cuma tinggal 4% yang belum dieksploitasi, 21% dieskploitasi dalam tingkat pas, 65% dieskploitasi pada tingkat penuh & berlebihan, 9% rusak, & tidak semakin dari 1% yang reda (Garcia & Moreno, 2001). Intensifnya pemanfaatan sumberdaya ikan tidak hanya meninggalkan tanda tanya akut kepelikan sumberdaya, tapi juga panas ekologi, per ekonomian, dan supel terutama di daerah-daerah rantau. Kini, kebenaran dasar perikanan sedang merasuk perikanan hipotetik Ricker (1975) dimana pada fase introduksi populasi ikan tumbuh sampai ukuran utama dan perubahannya hanya diatur oleh perurutan dan kematian alami. Ketika tekanan ekploitasi semakin saksama dengan terbatas intervensi dalam konservasi dan rehabilitasi, sumberdaya ikan langsung menurun serta hanya segelintir yang bisa pulih kembali. Gambaran final inilah yang menjadi petunjuk perikanan dalam Asia Tenggara seperti dikemukan Butcher (2004) dalam bukunnya “The closing of the frontier: a history of the nautikal fisheries in South East Asia c. 1850-2000”.

Perikanan Indonesia pula sedang menanggung nasib yang serupa. Secara nasional, perolehan pengkajian stock ikan sama Pusat Penyelidikan Perikanan Terima dan Induk Penelitian Oseanologi tahun 2001 menunjukkan 65% sumberdaya dieksploitasi secara penuh atau kelewatan dan sumberdaya ikan di kawasan barat mendapat tekanan yang amat berat. Mulai aspek kreasi, pertumbuhan yang tinggi terjadi pada sepuluh tahun 1970an hukuman pesatnya deras motorisasi perikanan yang mencecah lebih dari 10% dari tahun. Sayangnya, motorisasi itu menghasilkan dualisme industri perikanan. Keberpihakan penuh pada perikanan skala besar (trawl & purse-seine) membawa berbagai pergesekan dan menjadi catatan jelek pengelolaan perikanan Indonesia. Waktu ini, perikanan condong tumbuh bertambah terbatas & berdasarkan data FAOSTAT (2005) pertumbuhan kreasi tidak lebih dari 2% per tahun selama zaman 1999-2001. Dalam periode yang serupa, berdasarkan petunjuk DKP (2003) nelayan berkembang di bagi 2% tiap-tiap tahun dan melebihi lekas pertumbuhan kapal ikan. Tanda ini tidak hanya menunjukkan sumberdaya ikan semakin tertahan mendukung perekonomian nelayan, namun demikian juga menjelmakan perikanan sejajar pelabuhan final masyarakat yang tak memiliki jalan masuk terhadap lapangan kerja lainnya. Tidaklah mencurigakan jika Béné dalam Surat kabar World Development (2003) mengenal perikanan yang sedang berjalan seirama dengan kemiskinan.

Tetap, integrasi perikanan kedalam penyusunan desa perlu didorong untuk menghindarkan pembangunan yang bersifat sektoral. Berkembangnya usaha-usaha berbasis kelompok seperti pengolahan & perdagangan ikan, budidaya ikan/udang, pertanian padang pasir, peternakan, dan pariwisata termasuk bisnis berbasis cewek di sejumlah wilayah tubir menjadi modal sosial dalam mengintegrasikan perikanan ke di dalam pembangunan dukuh. Berbagai upaya ini pasti sangat terserah ”sense of urgency” & ”political will” pemerintah yang saat ini tidak sedikit memegang kekangan pengelolaan perikanan. Bukanlah hal yang mudah ketika pengasuh tengah mencantumkan berbagai target pembangunan dalam atas tahun-tahun sebelumnya, menyerupai produksi perikanan 7, tujuh juta ton, penerimaan simpanan US$ 3, 2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun, penyerapan daya kerja 7, 7 juta orang, dan kontribusi terhadap PDB 3, 1%. Prioritas pada pengelolaan tidak hanya bermakna menjaga keberlanjutan perikanan laut yang menyumbang 75% total produksi perikanan internasional, tetapi pula menyelamatkan kian dari 2, 5 juta nelayan yang segara langsung tergantung padanya.

2. Kemiskinan

Nelayan ada peran yang sangat substantial dalam memodernisasi kehidupan pribadi. Mereka dikategorikan agent of development yang paling tajam terhadap reformasi lingkungan. Karakternya yang kian terbuka dibanding kelompok bangsa yang hidup di zona, menjadi stimulator untuk mengumumkan perkembangan tamadun yang lebih modern.

Dalam konteks yang demikian menyembul sebuah stereotif yang konklusif tentang personalitas nelayan khususnya dan suku pesisir di dalam umumnya. Mereka dinilai kian berpendidikan, wawasannya tentang kehidupan jauh semakin luas, semakin tahan lawan cobaan hidup dan toleran terhadap perlawanan.

Ombak luas dan terpaan angin laut yang pemberang memberikan konsekuensi terhadap mentalitas mereka. Di masa dan lalu, ketika teknologi komunikasi belum mencapai perurutan seperti sekarang, perubahan-perubahan gede yang tercipta pada bangsa pedesaan (daratan) ditentukan oleh intensitas kontak yang terjadi diwujudkan rumpun pedesaan secara para nelayan.

Dalam perkembangan, justru bangsa nelayan belum menunjukkan perurutan yang berguna dibandingkan famili masyarakat yg lain. Keberadaan mereka sebagai biro perubahan supel ternyata gak ditunjukkan secara positif menggunakan kehidupan ekonominya. Persoalan sosial paling hiper- yang dihadapi di lokasi pesisir telanjurkan masalah kesengsaraan nelayan. Meskipun data saksama mengenai nominal penduduk miskin di zona pesisir yang ada belum tersedia, data dari hasil-hasil penelitian yang terselip menunjukan memilikinya incidence poverty di beberapa pesisir.

Kinerja studi COREMAP tahun 1997/1998 di 10 provinsi dalam Indonesia menyibakkan rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan berkisar renggangan Rp 82. 500 per bulan datang Rp 225. 000 per bulan. Umpama kata dikonversi di pendapatan per kapita, angka tersebut sama setara pada Rp 20. 625 hingga Rp 56. 250 masing-masing kapita masing-masing bulan (Anon, 2002). Angka tersebut masih di pangkal upah minimum regional yang ditetapkan supremasi pada tahun yang sama. Sesuatu ini demi menjadi penghargaan mengingat terselip keterkaitan mesra antara kekurangan dan pengelolaan wilayah tebing.

Tekanan tentang sumber kemampuan pesisir sering diperberat oleh tingginya angka kemiskinan di wilayah itu. Kemiskinan terkadang pula jadi lingkaran soalnya penduduk yang miskin kerap menjadi karena rusaknya putaran pesisir, tapi penduduk miskin pula yang akan mengisbatkan dampak atas kerusakan putaran. Dengan kondisi tersebut, tdk mengherankan jika praktik perikanan yang mengoyak masih kadang kala terjadi dalam wilayah pesisir.

Pendapatan mereka dari rancangan pengeboman serta penangkapan ikan karang dengan cyanide sedang jauh lebih besar dr pendapatan mereka sebagai nelayan. Sebagai contoh, pendapatan dari penjualan ikan kerakal berkisar sempang Rp 500. 000 cukup Rp 700. 000 masing-masing bulan (Erdman dan Pet, 2000). Menggunakan besarnya perbedaan pendapatan tersebut di atas, sulit untuk mengatasi perkara kerusakan ekosistem pesisir tanpa memecahkan masalah kemiskinan yang terjadi di wilayah pesisir itu seorang diri.

3. Unsur Penyebab

Masalah kemiskinan kembali mencuat sebagai persoalan sungguh-sungguh tekun yang mesti segera ditangani pemerintah tatkala krisis ekonomi melanda perekonomian nasional semenjak akhir tahun 1998. Krisis yang hampir membangkrutkan bangsa dan negara Nusantara telah memajukan jumlah penduduk miskin balik ke tahun sebelum 1990.

Meningkatnya banyak tenaga sikap Indonesia sumbang yang menelaah pekerjaan pada negara setangga Malaysia adalah bukti nyata akan rendahnya harapan buat masyarakat pedesaan, terutama yang kurang berbudi pekerti untuk menggerawatkan kehidupannya menggunakan mengadu nasib sebagai masyarakat urban serta suburban di Indonesia.

Berdasar pada garis besar terselip dua cara memandang kesusahan. Sebagian orang2 berpendapat, kemiskinan adalah suatu proses, adapun sebagian pun memandang kesengsaraan sebagai suatu akibat atau fenomena dalam masyarakat.

Sejajar suatu metode, kemiskinan merepresentasikan kegagalan suatu sistem suku dalam mengalokasikan sumber kesanggupan dan tabungan secara setimpal kepada anggota masyarakat (Pakpahan dan Hermanto, 1992). Daripada hasil penyelidikan mereka pada 14 kecamatan daerah rantau yang tersebar di beberapa provinsi terlihat, nelayan yang miskin biasanya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber kecakapan manusia ringan dan level produktivitas impak tangkapannya pun sangat rendah.

Faktor tertinggi bukan karena kekuatan modal untuk mengakses teknologi, tapi ternyata cenderung disebabkan sama kurangnya acara penyuluhan / teknologi & rendahnya peraturan penyedia teknologi. Yang menarik dari perolehan penelitian mereka adalah ditemukannya korelasi positif antara tingkat kemiskinan secara perkembangan komposisi ijon. Para nelayan seman umumnya, roh ekonomi mereka sangat tergantung kepada para pemilik modal, yaitu pencedok perahu / alat tiru serta pialang yang rampung menyediakan harapan perahu dalam berlayar.

Indikator ini betul2 tidak selamanya sama pada setiap lingkungan karena laksana di Pekalongan, banyak mualim yang mengeluh dengan sikap anak buah kulit (nelayan) yang cenderung terlalu banyak menyodorkan sehingga keuntungan juragan kapal menjadi terbatas. Akan tetapi secara sudah tidak asing lagi terbatasnya pengaruh nelayan dalam mengembangkan pengaruh ekonominya sebab nelayan seperti ini telah terperosok oleh sangkutan yang dipinjam dari para juragan. Mereka biasanya menyokong utang itu dengan ikan hasil tangkapannya yang harganya ditetapkan menurut selera para juragan.

Dapat dibayangkan apa-apa yang bakal diterima para nelayan menggunakan sistem yang demikian, jadi sangatlah lazim jika kesukaran menjadi seksi yang melekat dalam sukma mereka.

4. Kelebihan

Terselip hal yang berbeda ketika kita bersuara tentang perekonomian nelayan serta ekonomi pembajak terutama dalam Jawa Pusat. Di kalangan petani, penjualan hasil adalah second generation problem yang sulit sangat dicarikan pemecahannnya. Sedangkan dalam kalangan nelayan Jawa Terus, pemasaran bukanlah persoalan benar-benar yang membuat mereka lewat miskin. Pada Provinsi Jawa Tengah ditemui tempat pelelangan ikan (TPI) yang menjadi sarana transaksi hasil-hasil ikan laut. Di dalam proses transaksi di TPI, nelayan bertandang dengan penuh pembeli oleh karena itu nelayan yang menjual dampak ikannya dalam TPI biasanya akan menerima harga yang paling memukau jika disamakan dengan mereka yang mempromosikan di samudra lepas alias di luar TPI. TPI Jawa Sentral yang dikelola oleh Koperasi Unit Provinsi yang tercampur dalam Puskud Mina Baruna saat ini terhitung sebagai TPI paling tegang dan termulia di Nusantara. Sayangnya, tdk semua proes transaksi dikerjakan secara langsung, terkadang dalam beberapa TPI banyak nelayan yang pantas menunggu pembayaran dua cukup tiga hari karena tidak semua pelanggan membawa duit yang semua.

Hal ini lah yang menyandung para nelayan, yang mencita-citakan uang otomatis segera dan tidak damai, menjual hasilnya di pendatang TPI. Kesudahannya harga ikan yang mereka jual jauh di dasar harga TPI dan seringkali hanya mampu untuk menutup biaya operasi menangkap ikan di laut lepas.

Kondisi ini seringkali merayapi para nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan dana segar selekasnya mungkin bagi menutup ongkos kehidupan ekonomi mereka. Supremasi tampaknya demi mendorong sektor perbankan bagi membuka ropak-rapik kasnya dalam setiap TPI yang sanggup mengatasi kesulitan para pialang untuk menyengkilit tagihannya. Dikategorikan fungsi perbankan disini merupakan menyediakan tabungan yang diperlukan nelayan untuk berlayar. Sayangnya dengan kondisi kehidupan nelayan yang pas-pasan, tampaknya luar biasa sulit bagi perbankan untuk menjalankan keistimewaan tersebut tanpa adanya tanggungan yang tepat dari para nelayan. Disini bila dimungkinkan pemerintah bisa menyediakan kiriman khusus sederajat jaminan kepada perbankan untuk menyalurkan dananya kepada nelayan. Kalaupun perbankan tidak sanggup memenuhi keikutsertaan tersebut, pemerintah bisa menghasilkan dananya sejajar penyertaan modal kepada KUD-KUD pengelola TPI. Memang, sebutan miring tentang KUD seringkali kita dengar sehingga supremasi pun gemar berhati-hati kalau ingin memberdayakan KUD. Tapi, pendapat berikut tidak dapat digeneralisasi dengan membabi buta, karena masih sedang banyak penunggu KUD yang mempunyai hati nurani seperti KUD-KUD pengelola TPI. Tidak ada salahnya, mulai masa ini pemerintah sedari mencoba membagikan dana tol dari transaksi di TPI untuk diarahkan kepada penyediaan modal buat nelayan. Secara demikian misalokasi anggaran diharapkan tidak akan penuh terjadi, soalnya dengan memberdayakan KUD bermanfaat pula mengambil bangkitnya konsistensi ekonomi nelayan.

5. Konflik Antar Nelayan

Konflik perikanan akhir-akhir ini kembali menjadi pemberitahuan setelah pada era 1970-an konflik super mudah serta sering ada kepermukaan sebagai akibat dualisme industri perikanan laut. Selama bulan Januari yang dulu konflik dengan kekerasan berlangsung sekurang-kurangnya lima kali antara nelayan Jawa Tengah & Kalimantan (Kompas 25/1). Konflik nelayan di 20 November 2005 di Pulau Tambolongan, Selayar, Sulawesi Selatan juga meninggalkan serpih dengan tewasnya seorang nelayan dan ditahannya 38 nelayan lainnya (RRI 6/2). Tengah bulan September 2004 juga terjadi beberapa kali antara nelayan Madura dan Sidoharjo yang juga berkesudahan kehilangan roh. Pada tahun yang sama pula Kompas (16/1) melaporkan perang pena dengan ancaman bom tentang nelayan Jawa Tengah di selat Makasar.

Berdasarkan uraian di lima provinsi, Pendekar, et. al. (2002) mengenali paling tidak terdapat 4 macam perang pena nelayan berlandaskan faktor penyebabnya. Pertama, perang pena kelas, adalah konflik yang terjadi antarkelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah pengertian (fishing ground), yang seakan-akan dengan komunitas gearwar conflict-nya Charles (2001).

Ini terjadi karena nelayan tradisional mendapat ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan kelanjutan perbedaan tingkat penguasaan simpanan. Seperti, pergesekan yang berlangsung akibat beroperasinya kapal trawl pada segara pesisir yang sebenarnya adalah wilayah pengertian nelayan tradisional.

Kedua, perang pena orientasi, diartikan sebagai konflik yang terjadi menemani nelayan yang memiliki perlawanan orientasi di dalam pemanfaatan sumberdaya, yaitu sempang nelayan yang memiliki kepedulian terhadap ide-ide pemanfaatan sumberdaya yang renceng mulut lingkungan (orientasi jangka panjang) dengan nelayan yang mengerjakan kegiatan pemanfaatan yang merayu merusak komunitas, seperti penerapan bom, potasium, dan lainnya sebagainya (orientasi jangka pendek).

Ketiga, perang pena agraria, ialah konflik yang terjadi konsekuensi perebutan fishing ground, yang bisa terjadi antar kualitas nelayan, sekalipun inter-kelas nelayan. Ini pun bisa terjadi antara nelayan dengan sebelah lain non-nelayan, seperti jurang nelayan pada pelaku usaha lain, seperti akuakultur, wisata, pertambangan, yang oleh Charles (2001) diistilahkan sebagai external allocation conflict.

Keempat, pergesekan primordial, yakni konflik yang terjadi kelanjutan perbedaan identitas, seperti etnis, asal wilayah, dan seterusnya. Anatomi kontroversi di untuk menggambarkan bagaimana pun kompleksnya pergeseran nelayan. Keempat tipe tersebut terjadi elok sebelum atau pun sesudah otonomi daerah. Perselisihan sumberdaya ikan yang bertambah langka menjadi salah satu kausa konflik perikanan saat ini, maka itu menuntut kita untuk bepikir ulang mengenai cara menuntun sumberdaya itu. Banyak kepentingan nelayan terkalahkan oleh relevansi non nelayan karena nelayan tidak mempunyai organisasi beserta posisi terhenti yang superior. Di periode otonomi kawasan ini lebih-lebih adanya nazar Pemda mengoyak kepentingan poin pendek pada mengedepankan proyek-proyek yang quick yielding yang seringkali bersemuka dengan kurnia nelayan, kesanggupan organisasi nelayan yang teguh menjadi kian mendesak.

Ujung, dalam zaman panjang pemberdayaan nelayan luar biasa penting dalam mengantisipasi pergesekan. Pemberdayaan tentu utamanya diarahkan pada perbanyakan ketahanan per-ekonomian rumah tangga nelayan. Berbagai susunan praktek pengertian ikan dengan destruktif ternyata tidak sanggup lepas dr perspektif per ekonomian. Ketika nelayan dengan peranti tangkap yang sangat terbatas dan menyembulkan tangkapan ikan yang dengan minimal, jadi dorongan untuk melakukan realisasi penangkapan mengacu pada destruktif jadi besar. Jadinya konflik tujuan pun terkadang terjadi. Tentu aspek per-ekonomian ini pun mesti diiringi dengan segi sosial akal budi yaitu pada melakukan pengkayaan pengetahuan dan pola tingkah laku para nelayan terhadap sumberdaya laut yang di sejumlah tempat sudah mulai terbenam.

F. Pemecahan Alternatif

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Saat ini banyak program pemberdayaan yang menklaim serupa program yang berdasar lawan keinginan serta kebutuhan rumpun (bottom up), tapi ironisnya masyarakat senantiasa saja tdk merasa mempunyai akan program-program tersebut jadi tidak aneh banyak agenda yang hanya seumur masa proyek serta berakhir tanpa dampak berarti bagi nasib masyarakat. Memberdayakan masyarakat tubir berarti menyusun peluang bagi masyarakat susur untuk menjadikan kebutuhannya, merencanakan dan mengusahakan kegiatannya, yang akhirnya menobatkan kemandirian kekal dalam roh masyarakat ini sendiri. Memberdayakan masyarakat tubir tidaklah sebagaimana memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masayarakat diantaranya:

1. Masyarakat nelayan meringkus, adalah keluarga masyarakat ufuk yang rezeki utamanya ialah menangkap ikan dilaut. Group ini dibagi lagi dalam dua group besar, ialah nelayan tiru modern & nelayan terima tradisional. Dua-duanya kelompok itu dapat dibedakan dari spesies kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan lokasi tangkapannya.

2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, didefinisikan sebagai kelompok masyarakt pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan cantik melalui pelelangan maupun dr sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Biasanya yang sebagai pengumpul tersebut adalah group masyarakat ufuk perempuan.

3. Masayarakat nelayan buruh, adalah kelompok rumpun nelayan yang paling banyak ditemukan dalam sukma masyarakat ufuk. Ciri atas mereka sanggup terlihat dr kemiskinan yang selalu mengancing kehidupan mereka, mereka gak memiliki dana awal atau peralatan yang memadai untuk tenggang produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah bahtera (ABK) di dalam kapal-kapal saudagar dengan penghasilan yang sedikit.

4. Bangsa nelayan waduk, masyarakat nelayan pengolah, serta kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap keluarga masyarakat ini haruslah mendapat penanganan serta perlakuan pribadi sesuai dengan kelompok, tenggang, dan acara ekonomi mereka. Pemberdayaan suku tangkap minsalnya, mereka membutukan sarana pengetahuan dan keseriusan wilayah tangkap. Berbeda pada kelompok bangsa tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja & modal investasi, begitu juga bagi kelompok bangsa pengolah dan buruh. Niat setiap famili yang bertentangan tersebut, mengisyaratkan keanekaragaman arketipe pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok itu.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk bangsa pesisir haruslah dirancang pada sedemikian sikap dengan gak menyamaratakan sempang satu kelompk dengan grup lainnya malahan antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat ufuk haruslah merayu bottom up dan open menu, tetapi yang terpenting adalah pemberdayaan itu seorang diri yang mesti langsung menyentuh kelompok suku sasaran. Teka-teki yang barangkali harus dijawab adalah: Gimana memberdayakannya?

Besar program pemberdayaan yang telah dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi bangsa pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Kelembagaan. Bahwa untuk memperkukuh posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terpadu dalam suatu kelembagaan yang kokoh, jadi segala iktikad dan laporan mereka mampu disalurkan dengan baik. Kelembagaan ini pun dapat menjadi penghubung (intermediate) antara supremasi dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga mampu menjadi suatu forum dalam menjamin terjadinya perguliran kiriman produktif diantara kelompok lainnya.

2. Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat pergi sendiri kiranya karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, / mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya mengecap percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terperosok dari hal itu semua, kedudukan pendamping sangatlah vital terutama mendapingi bangsa menjalankan aktivitas usahanya. Akan tetapi yang terpenting dari pendampingan ini merupakan menempatkan orang yang tepat pada famili yang jelas pula.

3. Dana Bisnis Produktif Condong. Pada agenda PEMP pula disediakan kiriman untuk menyiarkan usaha-usaha produktif yang jadi pilihan dr masyarakat hal itu sendiri. Sehabis kelompok pemanfaat dana ini berhasil, mereka harus menyisikan keuntungannya untuk digulirkan lawan kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Penyelarasan pergulirannya akan disepakati dalam forum alias lembaga yang dibentuk oleh masyarakat seorang diri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan usaha pendamping.

PERIHAL III

PENUTUP

A. Maksud

Adapun tajuk dari risalah kami diartikan sebagai sebagai berikut:

1. Berbagai desa nelayan di kawasan timur Nusantara lainnya, motorisasi perahu & kapal pengetahuan ikan di desa-desa nelayan Sulawesi Selatan baru dari di tahun-tahun 1970-an.

2. Perkembangan Usaha dan Teknologi Perikanan Laut yaitu Gae, Bagang, Tenggang pancing tongkol, Usaha lobster dan ikan hidup, & Kompresor.

3. Pola relasi (struktur sosial) yang mengingat hubungan dalam kelompok P. Sawi baik dalam sosoknya yang pokok (P. Laut/Juragan-Sawi) maupun susunan lebih renyah (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) ialah relasi patron-client.

4. Kebudayaan ataupun dunia roh manusia ini sekurang-kurangnya meliputi tujuh point umum (cultural universal), yaitu pengetahuan (cognitive/ideational/mental material), kaidah, organisasi sosial, ekonomi, teknologi, kesenian, agama dan pandangan.

5. Kelestarian sumber kemampuan, khususnya sumber daya samudra adalah subjek yang sangat substansial, oleh sebab itu kelestariannya kudu dijaga.

B. Saran

Sewajarnya pemerintah lekas menindaklanjuti masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa bahari Indonesia. Hal itu dimaksudkan dalam mengurangi tiingkat kemiskinan suku, meredam konflik-konflik sosial yang meresahkan warga bahari, serta menjaga kelestarian lingkungan kehidupan, khususnya samudra.